Aktivitas ilegal Sumatera kembali menjadi perhatian serius kalangan akademisi. Pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai berbagai praktik pelanggaran di sektor kehutanan, pertambangan, dan tata ruang telah menjadi penyebab utama meningkatnya risiko bencana alam di Pulau Sumatera.
Dalam sejumlah kajian, para ahli menyebut bahwa banjir, longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian alam semata. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis akibat aktivitas manusia dinilai mempercepat dan memperparah dampak bencana.
Kerusakan Lingkungan di Sumatera Kian Mengkhawatirkan
Pakar IPB menjelaskan bahwa degradasi lingkungan di Sumatera berlangsung dalam waktu lama dan cenderung terabaikan. Pembukaan hutan tanpa izin, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, serta lemahnya pengawasan membuat daya dukung lingkungan terus menurun.
Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air dan penyangga ekosistem justru berubah menjadi kawasan rawan bencana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan belum berjalan seimbang dengan laju pembangunan.
Aktivitas ilegal Sumatera Picu Peningkatan Risiko Banjir
Banjir menjadi bencana paling sering melanda berbagai daerah di Sumatera. Menurut pakar IPB, praktik pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan daerah aliran sungai kehilangan kemampuan alaminya dalam menahan debit air.
Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, air langsung mengalir ke permukiman warga tanpa hambatan alami. Sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi juga tidak lagi mampu menampung aliran air dalam jumlah besar.
Longsor Jadi Dampak Lanjutan Kerusakan Ekosistem
Selain banjir, tanah longsor menjadi ancaman serius di wilayah perbukitan dan pegunungan Sumatera. Aktivitas penggalian dan pembukaan lahan di lereng curam membuat struktur tanah menjadi rapuh.
Pakar IPB menegaskan bahwa banyak lokasi longsor berada di kawasan yang seharusnya dilindungi. Hilangnya vegetasi penahan tanah membuat lereng tidak stabil, terutama saat curah hujan meningkat.
Kebakaran Hutan dan Lahan Masih Mengintai
Masalah lain yang tak kalah serius adalah kebakaran hutan dan lahan. Praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar masih ditemukan di sejumlah wilayah, meskipun larangan telah diberlakukan.
Aktivitas ilegal Sumatera di kawasan gambut memperparah situasi. Pengeringan lahan tanpa pengelolaan yang tepat membuat gambut mudah terbakar dan sulit dipadamkan, sehingga asap dapat menyebar lintas wilayah.
Krisis Tata Ruang dan Lemahnya Pengawasan
Pakar IPB juga menyoroti persoalan tata ruang yang dinilai belum konsisten. Banyak wilayah resapan air dan sempadan sungai berubah fungsi menjadi area permukiman atau industri tanpa kajian lingkungan yang memadai.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Ketidaktegasan dalam pengendalian ruang membuka celah terjadinya pelanggaran yang berulang.
Aktivitas ilegal Sumatera dan Dampak Sosial Ekonomi
Dampak dari kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan dari sisi ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Bencana alam menyebabkan kerugian materi, gangguan kesehatan, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Pakar IPB menyebut bahwa biaya penanggulangan bencana jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan. Oleh karena itu, menghentikan praktik ilegal dinilai sebagai langkah paling rasional secara ekonomi.
Penegakan Hukum Dinilai Belum Maksimal
Meski regulasi lingkungan telah tersedia, implementasinya dinilai belum optimal. Aktivitas ilegal Sumatera masih terus terjadi karena lemahnya penindakan terhadap pelaku utama.
Pakar menilai penegakan hukum sering kali hanya menyasar pelaku lapangan, sementara aktor besar di balik perusakan lingkungan jarang tersentuh. Hal ini menimbulkan efek jera yang minim.
Peran Pemerintah Daerah dan Pusat
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang. Koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebijakan perlindungan lingkungan dapat berjalan efektif.
Pakar IPB mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan usaha, terutama di kawasan rawan bencana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran berulang.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci Pencegahan
Selain penegakan hukum, edukasi publik dinilai sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa praktik perusakan lingkungan akan berdampak langsung pada keselamatan mereka sendiri.
Keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga hutan dan sumber daya alam dapat menjadi solusi jangka panjang. Skema perhutanan sosial dan pengelolaan berbasis masyarakat dinilai mampu menekan praktik ilegal.
Aktivitas ilegal Sumatera dan Tantangan Perubahan Iklim
Perubahan iklim global turut memperbesar dampak kerusakan lingkungan. Curah hujan ekstrem dan cuaca tidak menentu membuat wilayah dengan ekosistem rusak semakin rentan terhadap bencana.
Pakar IPB memperingatkan bahwa tanpa pemulihan lingkungan, Sumatera akan menghadapi risiko bencana yang lebih besar di masa depan.
Rekomendasi Pakar IPB untuk Mitigasi Bencana
Sejumlah rekomendasi disampaikan untuk menekan dampak kerusakan lingkungan, antara lain:
-
Penegakan hukum terpadu lintas sektor
-
Pemulihan hutan dan daerah aliran sungai
-
Penataan ulang kebijakan tata ruang
-
Penguatan pengawasan perizinan
-
Peningkatan peran masyarakat lokal
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memutus rantai praktik merusak lingkungan.
Baca Juga : Krisis Banjir Aceh Sumut Sumbar 2025 Jadi Sorotan Nasional
Kesimpulan: Ancaman Nyata Jika Kerusakan Terus Dibiarkan
Aktivitas ilegal Sumatera menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Pakar IPB menegaskan bahwa bencana alam yang terus berulang merupakan sinyal kuat bahwa lingkungan telah melewati batas daya dukungnya.
Tanpa komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, upaya pencegahan bencana akan sulit tercapai. Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas agar Sumatera tidak terus berada dalam siklus bencana yang berulang.
