Defisit 0 Persen kini menjadi salah satu wacana ekonomi terbesar yang memicu diskusi hangat di kalangan publik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan cita-citanya agar Indonesia dapat mencapai kondisi APBN sehat tanpa defisit dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keuangan negara yang seimbang, mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa target anggaran berimbang tersebut bukan hal yang mudah. Bahkan, ada yang menyebut bahwa cita-cita itu bisa menjadi “pedang bermata dua” apabila tidak diiringi strategi yang matang.
Apa Itu Defisit 0 Persen dan Mengapa Penting?
Defisit 0 Persen secara sederhana berarti kondisi ketika pendapatan negara sama dengan belanja negara, sehingga tidak ada kekurangan anggaran yang harus ditutup dengan utang.
Jika saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan anggaran sekitar 2–3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka target menuju anggaran tanpa defisit bisa dianggap sebagai langkah revolusioner.
Bagi pemerintah, kondisi fiskal berimbang akan:
-
Mengurangi beban bunga utang.
-
Meningkatkan kepercayaan investor.
-
Membuka ruang bagi pembangunan yang lebih mandiri.
-
Mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
Ekonom: Defisit 0 Persen Penuh Tantangan
Banyak ekonom menilai cita-cita Defisit 0 Persen penuh risiko. Pasalnya, Indonesia masih sangat bergantung pada penerimaan pajak yang belum optimal, serta beban subsidi yang cukup besar.
Menurut pengamat fiskal, setidaknya ada 7 tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah jika ingin mencapai keseimbangan APBN:
1. Penerimaan Pajak yang Belum Maksimal
Kontribusi pajak terhadap APBN masih di bawah 12% dari PDB, angka yang relatif rendah dibanding negara-negara tetangga. Agar defisit bisa ditekan, pemerintah harus memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Subsidi Energi yang Membengkak
Harga energi dunia yang fluktuatif membuat subsidi BBM, listrik, dan gas sering membengkak. Jika subsidi terus meningkat, maka target disiplin fiskal akan semakin sulit tercapai.
3. Belanja Sosial yang Tinggi
Pemerintah harus menyeimbangkan antara ambisi anggaran berimbang dengan kebutuhan belanja sosial seperti bantuan langsung tunai, program pendidikan, dan kesehatan. Pemangkasan belanja sosial bisa memicu gejolak di masyarakat.
4. Kebutuhan Infrastruktur
Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur. Jika belanja infrastruktur dikurangi demi defisit minimal, maka pembangunan bisa melambat.
5. Risiko Perlambatan Ekonomi Global
Jika ekonomi global melambat, penerimaan ekspor dan pajak bisa menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada kemampuan Indonesia menekan defisit.
6. Ketergantungan pada Utang
Meski ingin mengurangi defisit, Indonesia masih harus membayar cicilan utang dan bunga yang besar. Tanpa reformasi serius, sulit untuk benar-benar mencapai APBN sehat.
7. Reformasi Birokrasi Fiskal
Pengelolaan anggaran sering kali tidak efisien. Reformasi birokrasi menjadi kunci agar belanja negara lebih tepat sasaran.
Analisis: Apakah Target Realistis?
Beberapa pengamat menyebut bahwa Defisit 0 Persen terlalu ambisius untuk dicapai dalam jangka pendek. Target realistis mungkin adalah menurunkan defisit secara bertahap, misalnya ke 1% dari PDB dalam 5 tahun.
Namun, pemerintah juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat digitalisasi pajak, mengurangi kebocoran anggaran, dan meningkatkan kemandirian fiskal.
Ekonom dari berbagai universitas menegaskan bahwa nol defisit bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan disiplin fiskal dan keberanian pemerintah dalam mengelola ekonomi.
Dinamika Politik di Balik Target Defisit 0 Persen
Selain faktor ekonomi, ada pula dinamika politik yang memengaruhi. Target Defisit 0 Persen dianggap sebagai janji politik yang bisa memperkuat citra pemerintah di mata publik.
Namun, jika gagal tercapai, target ini justru bisa menjadi bumerang yang dimanfaatkan oposisi untuk mengkritik kinerja pemerintahan.
Belajar dari Negara Lain
Beberapa negara pernah berhasil mencapai anggaran berimbang, bahkan surplus. Contohnya adalah:
-
Jerman, yang dikenal dengan kebijakan “Schwarze Null” (nol hitam), berhasil menjaga defisit tetap 0 persen sebelum pandemi.
-
Chile, yang memiliki aturan fiskal ketat, berhasil mencapai surplus anggaran berkat disiplin fiskal dan penerimaan ekspor komoditas.
-
Kanada, yang pada 1990-an berhasil mengurangi defisit besar menjadi surplus dalam waktu kurang dari satu dekade.
Namun, semua itu membutuhkan strategi konsisten, reformasi fiskal, dan keberanian politik.
Jalan Menuju Defisit 0 Persen di Era Prabowo
Jika Prabowo serius dengan target Defisit 0 Persen, maka ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh:
-
Reformasi Pajak Total – meningkatkan basis pajak digital, UMKM, dan sektor informal.
-
Pengendalian Subsidi – subsidi energi diarahkan lebih tepat sasaran dengan bantuan langsung.
-
Efisiensi Belanja Negara – mengurangi belanja birokrasi yang tidak produktif.
-
Meningkatkan Investasi Asing – menarik investor global agar penerimaan negara bertambah.
-
Digitalisasi Fiskal – mencegah kebocoran anggaran lewat sistem digital.
-
Peningkatan Transparansi – keterbukaan anggaran agar masyarakat ikut mengawasi.
Baca Juga : Ekonomi RI 2025 Diproyeksi Tumbuh 5%: IFG Optimistis Usai Capaian Positif di Kuartal II
Kesimpulan: Defisit 0 Persen, Ambisi atau Realita?
Target Defisit 0 Persen memang ambisius, tetapi bukan mustahil. Ekonom menilai bahwa keberhasilan mencapai defisit minimal sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan reformasi pajak, mengendalikan subsidi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Bagi masyarakat, APBN sehat bisa menjadi simbol kemandirian ekonomi Indonesia. Namun, tanpa strategi yang tepat, cita-cita tersebut bisa menjadi beban besar bagi rakyat.
Apakah Prabowo mampu mewujudkan nol defisit? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh langkah-langkah nyata pemerintah dalam lima tahun mendatang.
