Kasus Rantis Brimob kembali mencuat ke publik setelah Komnas HAM menegaskan bahwa perkara yang menewaskan seorang warga bernama Affan Kurniawan saat unjuk rasa kini berjalan di Bareskrim Polri.
Peristiwa ini menuai perhatian luas karena melibatkan kendaraan taktis (rantis) milik Brimob yang diduga menjadi penyebab utama tewasnya korban.
Komnas HAM menegaskan bahwa kasus ini akan diawasi secara ketat untuk memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan bagi korban maupun keluarganya.
1. Komnas HAM Pastikan Kasus Rantis Brimob Berjalan di Bareskrim
Komnas HAM menyampaikan bahwa sejak awal mereka sudah melakukan komunikasi dengan Polri. Hasil terbaru menunjukkan bahwa kasus Rantis Brimob yang menimpa Affan Kurniawan resmi ditangani Bareskrim.
Langkah ini dinilai penting agar penyidikan berlangsung secara lebih objektif dan tidak hanya ditangani di tingkat daerah.
Pernyataan resmi dari Komnas HAM sekaligus meredakan keraguan publik mengenai keseriusan aparat dalam mengusut tuntas kasus yang menelan korban jiwa ini.
2. Affan Kurniawan Jadi Simbol Keadilan
Nama Affan Kurniawan kini menjadi simbol keadilan yang dituntut masyarakat sipil. Peristiwa tragis yang dialaminya menggugah banyak pihak, mulai dari aktivis HAM, organisasi mahasiswa, hingga masyarakat umum.
Dalam berbagai aksi solidaritas, tuntutan yang digaungkan sama: usut tuntas Kasus Rantis Brimob dan hadirkan keadilan bagi korban serta keluarganya.
Menurut Komnas HAM, tewasnya Affan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Negara wajib memberikan kepastian hukum serta pertanggungjawaban yang jelas.
3. Jalur Hukum: Dari Daerah ke Bareskrim
Sebelumnya, banyak pihak menilai proses hukum di tingkat daerah berjalan lambat dan tidak transparan. Karena itu, pengalihan penanganan ke Bareskrim dinilai sebagai langkah tepat.
Kasus Rantis Brimob ini juga menjadi ujian besar bagi Polri dalam membuktikan komitmen mereka terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
Komnas HAM menyatakan akan terus memantau prosesnya, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prosedur dalam penggunaan kendaraan taktis pada saat pengamanan demonstrasi.
4. Komnas HAM Kawal Penyelidikan
Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat dalam penegakan HAM, Komnas HAM memastikan bahwa mereka akan mengawal setiap perkembangan penyelidikan Kasus Rantis Brimob.
Komnas HAM telah menurunkan tim investigasi, mengumpulkan keterangan saksi, hingga meminta klarifikasi dari pihak kepolisian.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kasus tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan ditutup tanpa kejelasan.
5. Tuntutan Publik: Transparansi dan Akuntabilitas
Masyarakat luas menuntut agar proses hukum dalam Kasus Rantis Brimob dilakukan dengan transparan. Publik ingin melihat apakah benar ada unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam peristiwa yang menewaskan Affan Kurniawan.
Sejumlah organisasi HAM juga menegaskan bahwa penggunaan kendaraan taktis dalam pengendalian massa harus sesuai prosedur. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Kronologi Singkat Peristiwa Rantis Brimob
Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula ketika massa aksi sedang melakukan demonstrasi di sebuah kawasan padat. Saat itu, kendaraan taktis Brimob melintas untuk melakukan pengendalian massa. Namun, di tengah kondisi yang ricuh, Rantis Brimob diduga melindas Affan Kurniawan hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa di lokasi kejadian.
Kronologi ini menjadi bahan utama penyelidikan Bareskrim. Menurut pengamat hukum pidana, penelusuran rekaman CCTV, keterangan saksi, dan prosedur operasional standar (SOP) penggunaan rantis harus dibuka secara transparan. Dengan begitu, publik bisa menilai apakah insiden ini murni kecelakaan atau terdapat unsur pelanggaran prosedur yang berakibat fatal.
Pandangan Pakar Hukum
Dr. Bambang Suryanto, seorang ahli hukum tata negara, menilai bahwa Kasus Rantis Brimob akan menjadi preseden penting. “Jika proses ini dijalankan dengan benar, maka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Namun jika tidak transparan, justru akan menimbulkan kecurigaan baru,” ujarnya.
Pakar HAM juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum wajib memastikan keamanan setiap warga negara, termasuk saat pengendalian demonstrasi. Tragedi Affan Kurniawan seharusnya menjadi pelajaran agar penggunaan kendaraan taktis tidak mengabaikan aspek keselamatan warga sipil.
Analisis: Catatan Kelam Penanganan Demonstrasi
Kasus ini mengingatkan publik pada berbagai insiden sebelumnya yang juga menelan korban jiwa dalam penanganan demonstrasi. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat selalu menjadi isu serius yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum.
Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, dikhawatirkan akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Baca Juga : Fakta Prabowo soal Immanuel Ebenezer: Belum Jadi Kader tapi Jadi Sorotan
Upaya Keluarga Korban
Keluarga Affan Kurniawan terus memperjuangkan keadilan. Mereka aktif mendesak aparat hukum agar transparan dan tidak menutup-nutupi fakta.
Komnas HAM menyatakan bahwa keluarga korban memiliki hak penuh untuk mendapatkan informasi, keadilan, dan reparasi atas insiden ini.
Penutup
Dengan tambahan fakta, kronologi, dan pandangan pakar, semakin jelas bahwa Kasus Rantis Brimob tidak bisa dipandang remeh. Publik berharap Bareskrim bersama Komnas HAM mampu menghadirkan keadilan nyata, bukan sekadar janji.
Kasus Rantis Brimob bukan hanya tentang Affan Kurniawan, melainkan juga tentang masa depan penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
