Langkah ini disiapkan untuk memastikan proses pendataan seluruh pelaku usaha, dari skala mikro hingga korporasi besar, berjalan akurat dan mampu memberikan gambaran lengkap mengenai struktur perekonomian nasional. Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan sekali dalam sepuluh tahun sebagai fondasi perencanaan pembangunan ekonomi pemerintah.
Dengan mandat tersebut, BPS menyusun rangkaian persiapan yang matang, termasuk peluncuran program pada Januari 2026 dan rekrutmen petugas lapangan pada Februari 2026. Artikel ini mengupas tujuh fakta penting dari agenda besar tersebut, termasuk alasan kebutuhan jumlah petugas yang sangat tinggi, tahapan rekrutmen, inovasi teknologi dalam pendataan, serta dampaknya bagi dunia usaha dan pemerintah.
Sensus Ekonomi 2026 Menjadi Fondasi Besar Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berisi Focus Keyword)
Sensus Ekonomi 2026 dirancang sebagai pendataan komprehensif yang akan memotret seluruh aktivitas usaha di Indonesia. Tidak hanya usaha formal yang telah memiliki legalitas, tetapi juga sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Kegiatan sepuluh tahunan ini selalu menjadi momen penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan data dasar yang objektif.
Pendataan meliputi berbagai aspek, seperti:
-
jumlah unit usaha
-
tenaga kerja
-
modal usaha
-
omzet
-
lokasi dan persebaran
-
karakteristik usaha per sektor
Data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk menyusun berbagai kebijakan strategis, mulai dari penentuan insentif, arah industrialisasi, hingga pemetaan kebutuhan investasi di daerah.
Mengapa BPS Membutuhkan 190 Ribu Petugas Lapangan?
Jumlah 190 ribu petugas bukan angka kecil. Menurut Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, kebutuhan ini didasarkan pada luasnya cakupan pendataan yang harus menjangkau lebih dari 80 ribu desa/kelurahan, 514 kabupaten/kota, dan 38 provinsi.
Ada beberapa alasan utama mengapa jumlah petugas sangat besar:
1. Cakupan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Sangat Luas
Pendataan melibatkan semua jenis usaha, mulai dari pedagang kaki lima, UMKM, profesional mandiri, perusahaan menengah, hingga perusahaan besar berskala internasional. Banyak usaha tidak memiliki lokasi permanen, sehingga petugas harus bergerak ke berbagai titik.
2. Target Waktu Pendataan yang Ketat
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni–Juli 2026. Dengan waktu efektif hanya dua bulan, tenaga lapangan harus disebar dalam jumlah masif agar seluruh wilayah dapat terjangkau.
3. Standar Akurasi Data yang Tinggi
BPS harus memastikan pendataan berlangsung cepat namun tetap akurat. Dengan jumlah petugas lebih besar, beban kerja dapat dibagi rata, sehingga meminimalkan kesalahan input maupun data yang terlewat.
Tahapan Rekrutmen Petugas Sensus Ekonomi 2026
Rangkaian proses rekrutmen telah disusun secara sistematis oleh BPS. Menurut rencana, alurnya berjalan sebagai berikut:
1. Peluncuran Program pada Januari 2026
Pada tahap ini, BPS akan mengumumkan secara nasional mekanisme pelaksanaan sensus, target sasaran, serta platform resmi pendaftaran petugas.
2. Rekrutmen Dimulai Februari 2026
Lowongan petugas lapangan akan diumumkan secara resmi melalui kanal BPS pusat dan BPS daerah. Tahapan seleksi biasanya meliputi:
-
pendaftaran online
-
verifikasi kelengkapan dokumen
-
ujian kompetensi dasar
-
training dasar pendataan
3. Pelatihan Teknis di Bulan Mei 2026
Petugas yang lolos akan mengikuti pelatihan intensif mengenai pengisian kuesioner digital, penanganan responden, etika pendataan, dan penggunaan aplikasi Sensus Ekonomi 2026.
Inovasi Teknologi Menjadi Tulang Punggung Sensus Ekonomi 2026
Sejalan dengan perkembangan teknologi, BPS mengadopsi sistem digital yang meminimalkan penggunaan kertas. Langkah ini sejalan dengan transformasi digital pemerintah.
Beberapa inovasi yang akan diterapkan meliputi:
1. Electronic Questionnaire System (EQS)
Petugas menggunakan tablet atau smartphone khusus yang telah terpasang aplikasi EQS untuk mengisi data secara langsung di lapangan.
2. Integrasi Data Usaha Formal
Perusahaan besar dan menengah dapat mengisi data melalui sistem daring, sehingga petugas lapangan dapat fokus pada usaha kecil dan informal.
3. Real-Time Monitoring
BPS pusat dapat memantau progres pendataan secara langsung, termasuk jumlah usaha yang sudah terdata, lokasi pendataan, hingga kualitas isian.
Dampak Besar Sensus Ekonomi 2026 bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Sensus ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga memberikan keuntungan nyata bagi pelaku usaha. Dengan data yang akurat, berbagai kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sebenarnya.
Manfaat bagi Pemerintah
-
Menentukan arah kebijakan fiskal dan industri
-
Memetakan peluang investasi daerah
-
Menyusun strategi pengembangan UMKM
-
Menguatkan basis data statistik nasional
Manfaat bagi Pelaku Usaha
-
Mendapat manfaat program bantuan yang lebih tepat sasaran
-
Memperoleh akses pembiayaan lebih mudah
-
Masuk dalam database usaha nasional yang memudahkan kemitraan
Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Beberapa tantangan utama antara lain:
1. Persebaran Usaha Informal yang Tidak Tercatat
Pelaku usaha informal sering berpindah tempat, sehingga membutuhkan strategi pendataan yang fleksibel.
2. Keterbatasan Akses di Daerah Terpencil
Petugas harus menjangkau wilayah dengan infrastruktur terbatas.
3. Edukasi Responden
Tidak semua pelaku usaha memahami pentingnya memberikan data yang akurat.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Momen Penting Penataan Data Usaha Nasional
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi rutinitas sepuluh tahunan, tetapi juga tonggak penting dalam memperbarui data usaha nasional. Rekrutmen 190 ribu petugas menjadi langkah besar yang menunjukkan skala dan keseriusan pendataan ini. Dengan dukungan teknologi, pelatihan petugas yang lebih baik, serta partisipasi masyarakat, sensus ini diharapkan menjadi salah satu yang paling akurat dan efisien dalam sejarah Indonesia.
